II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Nasakh, Nasikh dan Mansukh

1.    Pengertian Nasakh

Panjang dan lebar para ulama telah bertukar pikiran tentang ta’rif nasakh menurut istilah karena lafadz nasakh mengandung beberapa makna dari segi bahasa. Yaitu:[2]

a.                   Nasakh, terkadang bermakna izalah (menghilangkan).

b.                  Nasakh kadang-kadang bermakna tabdil (mengganti/ menukar).

c.                   Nasakh terkadang bermakna menukilkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti pada perkataan “nasakhtul kitaba = saya menukilkan isi kitab”, yaitu apabila kita menukilkan apa yang di dalam kitab itu meniru lafadz dan tulisannya.

2. Pengertian Nasikh

Nasikh menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan, menghilangkan atau yang memindahkan atau yang mengutip/ menyalin serta mengubah dan mengganti. Jadi, hampir sama dengan pengertian nasakh. Bedanya nasakh adalah kata masdar sedangkan nasikh ism fa’il, sehingga berarti pelakunya.

Sedangkan pengertian nasikh menurut istilah ada dua macam :

a.                   Nasikh ialah hukum syara’ atau dalil syara’ yang menghapuskan dalil syara’ yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum baru yang dibawahnya.

b.         Nasikh itu ialah Allah SWT. Artinya bahwa sebenarnya yang menghapus dan menggantikan hukum- hukum syara’ itu pada hakikatnya ialah Allah SWT, tidak ada yang lain.[3]

3. Pengertian Mansukh

Mansukh menurut bahasa, berarti sesuatu yang dihapus/ dihilangkan atau dipindah atau disalin/ dinukil. Sedangkan menurut istilah mansukh adalah hukum syara’ yang diambil dari dalil syara’ yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syara’ baru yang datang kemudian.[4]

B. Syarat- syarat keabsahan nasakh.

Syarat- syarat keabsahan Nasakh antara lain : [5]

1.      Hukum yang di nasakh (mansukh) merupakan hukum syar’i.

2.      Hukum yang me nasakh (nasikh) harus dalil syar’i.

3.      Dalil nasikh turun kemudian setelah dalil mansukh.

4.      Antara kedua dalil yang kemudian menjadi mansukh dan nasikh tersebut terdapat pertentangan hakiki dimana keduanya benar-benar tidak dapat dikompromikan.

C. Pendapat para Ulama tentang Nasakh.

Diantara para mujtahidin, seperti al Imam Asy Syafi’i, Muhammad Husain al- taba’taba’i ,  dan juga para mufassirin bahkan jumhurnya berpendapat bahwa terjadinya nasakh sangat mungkin, Mengingat al Qur’an diturunkan dalam rentang masa yang panjang dengan ragam situasi yang berbeda- beda. Ketentuan hukum ayat mansukhah yang bersifat sementara dan terbatas, melalui proses nasakh dinyatakan berakhir keberlakuannya sejalan dengan tuntutan kemaslahatan.[6]

As Syafi’i dan ulama yang berpendapat tentang adanya mansukhah sesuai dengan firman Allah:

Artinya : “Apa-apa yang Kami hapuskan dari sesuatu ayat atau kami jadikan ia dilupakan, niscaya kami datangkan yangb lebih baik dari padanya, atau yang sepertinya. (Q.S. al Baqarah : 106).[7]

Selain ayat diatas ada juga firman allah :

Artinya: “Dan apabila Kami gantikan suatu ayat di tempat suatu ayat.(Q.S. an Nahl :101).[8]

Sedangkan diantara ahli yang membantah keras adanya ayat- ayat mansukh dalam al Qur’an ialah Abu Muslim Al Asfahany. Pendapat beliau dikuatkan di masa- masa akhir oleh beberapa ahli ilmu yang terkenal. Diantaranya, Al Ustadzul Imam Asy Syaikh Muhammad Abduh, dan mufassir besar al fakhrur razy. Dalam hal ini Abu Muslim Al asfahany berkata : Jika dihukum ada dalam al Qur’an ayat yang telah dimansukhkan berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan itu berarti menetapkan bahwa di dalam al Qur’an ada yang batal ( yang salah).[9] Padahal  Allah berfirman menerangkan sifat Al Qur’an :

Artinya :” Tiada datang kepadanya ( al Qur’an) kebathalan, baik di muka nya, maupun di belakangnya”. ( Q.S.Fushshilat : 42).[10]

E.  Hikmah adanya nasakh.

Hikmah adanya nasakh adalah :

1.              Untuk menjaga keselamatan hamba-hamba Allah SWT.

2.              Perkembangan hukum syara’ berjalan berbarengan dengan urutan kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan situasi manusia.

3.              Untuk menguji mukallaf (orang- orang yang ditugaskan atasnya agama Allah) dan hak pilihnya dalam mematuhi atau tidak mematuhinya.

4.              Tujuannya mendapatkan yang lebih baik bagi umat dan memudahkan hukumnya. Bila ia makin memberatkan, maka itu bertujuan agar pahalanya makin banyak. Bila terlihat agak ringan, maka tujuannya memudahkan dan melapangkan Nya.[11]

F. Nasakh dalam perspektif dinamika pendidikan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, masalah hakekat tujuan hidup dan tujuan pendidikan bagi manusia semakin santer dibahas. Keduanya merupakan titik tolak dalam memberikan pembatasan menyangkut fungsi manusia dalam kehidupan ini.[12]

Adapun konsep tujuan pendidikan bagi manusia yang paling sederhana yang mungkin disebut tentang itu adalah “perubahan yang diingini diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapai baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tentang individu itu hidup, atau pada proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi diantara profesi- profesi asasi dalam masyarakat.[13]

Sedangkan nasakh dalam perspektif dinamika pendidikan pada sistem pendidikan di Indonesia bahwasannya kita tahu ilmu pengetahuan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian metode pendidikan dan pengajaran juga akan berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu metode nasakh sangat dominan keberadaannya dalam perkembangan sistem pendidikan kita.

Misalnya saja sistem pengajaran CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang dulu dicanangkan oleh pemerintah kita pada tahun 1975 merupakan pengganti sistem pendidikan pada masa kolonial belanda. Kemudian diganti lagi dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Dan muncullah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pada tahun 2006.

Perubahan dan pergantian sistem pendidikan dimaksudkan agar sistem pendidikan di Indonesia selaras dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bahan yang diajarkan dapat di serap secara maksimal oleh peserta didik.

KESIMPULAN

al-Qur’an merupakan  kesatuan  utuh. Tak  ada  pertentangan  satu  dengan  lainnya. Masing-masing saling menjelaskan al-Qur’an  yufassir-u  ba’dhuhu  ba’dha. Kitab Suci yang terdiri dari 6000 ayat lebih dan terbagi  dalam  114 kelompok  surat,  mengandung  berbagai jenis pembicaraan dan persoalan.

Adanya nasikh-mansukh  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sifat turunnya   al-Qur’an  itu  sendiri  dan  tujuan  yang  ingin dicapainya.

Sedangkan nasakh dalam perspektif dinamika pendidikan pada sistem pendidikan di Indonesia bahwasannya kita tahu ilmu pengetahuan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Perubahan dan pergantian sistem pendidikan dimaksudkan agar sistem pendidikan di Indonesia selaras dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bahan yang diajarkan dapat di serap secara maksimal oleh peserta didik.

---

II. PEMBAHASAN

A. DEFINISI KODIFIKASI HADITH

Kodifikasi atau tadwin hadith secara resmi di sinonimkan dengan tadwin al hadith Rasmiyan, tentunya akan berbeda dengan penulisan hadith atau kitabah al hadith. Secara etimologi kata kodifikasi berasal kata codification yang berarti penyusunan menurut aturan/ sistem tertentu.[1] Atau dari kata tadwin dapat berarti perekaman (recording), penulisan (writing down), pembukuan (booking), pendaftaran (listing, registration). Lebih dari itu, kata tadwin juga berarti pendokumentasian, penghimpunan atau pengumpulan serta penyusunan. Maka kata tadwin tidak semata- mata berarti penulisan, namun ia mencakup penghimpunan, pembukuan dan pendokumentasian.[2]

Adapun kata rasmiyan (secara resmi) mengandung arti bahwa suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga administratif yang diaukui oleh masyarakat, baik langkah yang ditempuh tersebut diakui atau tidak oleh masyarakat itu sendiri.

Jadi yang dimaksud dengan kodifikasi hadith secara resmi adalah penulisan hadith nabi yang dilakukan oleh pemerintah yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Adapun perbedaan antara kodifikasi hadith secara resmi dan penulisan hadith adalah :

a.       Kodifikasi hadith secara resmi dilakukan oleh suatu lembaga administratif yang diakui oleh masyarakat, sedang penulusan hadith dilakukan oleh perorangan.

b.      Kegiatan kodifikasi hadith tidak hanya menulis, tapi juga mengumpulkan, menghimpun dan mendokumentasikannya.

c.       Tadwin hadith dilakukan secara umum yang melibatkan segala perangkat yang dianggap kompeten terhadapnya, sedang penulisan hadith dilakukan oleh orang- orang tertentu.[3]

 

B. SEJARAH KODIFIKASI HADITH

Ide penghimpunan hadith nabi secara tertulis untuk pertama kali dikemukakan oleh Khalifah Umar bin al Khattab (w.23 H=633 M). Ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena Umar merasa khawatir umat Islam akan terganggu perhatiannya dalam mempelajari al Qur’an. Pembatalan niat Umar untuk menghimpun hadith nabi itu dikemukakan sesudah beliau melakukan sholat Istikharah selama satu bulan. Kebijaksanaan Umar dapat dimengerti karena pada zaman Umar daerah Islam telah semakin luas dan hal itu membawa akibat jumlah orang yang baru memeluk Islam semakin bertambah banyak.[4]

Memasuki periode tabi’in, sebenarnya kekhawatiran membukukan/ kodifikasi hadith tidak perlu terjadi, justru pada periode ini telah bertabur hadith- hadith palsu yang mulai bermunculan setelah umat Islam terpecah menjadi golongan- golongan, yang semula berorientasi politik berubah menjadi faham keagamaan, seperti Khawarij, Syi’ah, murji’ah, dan lain- lain. Perpecahan ini terjadi sesaat setelah peristiwa tahkim yang merupakan rentetan peristiwa yang berasal dari terbunuhnya khalifah Umar bin Affan ra. Untuk mengukuhkan eksistensi masing- masing golongan mereka merasa perlu mencipta hadith palsu.[5]

Kemudian semua karya tentang hadith dikumpulkan pada paruh akhir abad ke- 2H/ 8M atau selama abad ke-3/9M. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa di seputar awal abad ke-2H, sejumlah kecil muhadditsun (ahli hadith) telah mulai menulis hadith, meskipun tidak dalam himpunan yang runtut. Belakangan koleksi kecil ini menjadi sumber bagi karya-karya yang lebih besar. Meskipun begitu kebanyakan hadith yang ada dalam himpunan- himpunan besar disampaikan melalui tradisi lisan. Sebelum dicatat dalam himpunan- himpunan tersebut belum pernah dicatat di tempat manapun.[6]

Ada beberapa pendapat yang berkembang mengenai kapan kodifikasi secara resmi dan serentak dimulai.

(1)  Kelompok Syi’ah, mendasarkan pendapat Hasan al-Sadr (1272-1354 H), yang menyatakan bahwa penulisan hadis telah ada sejak masa Nabi dan kompilasi hadis telah ada sejak awal khalifah Ali bin Abi Thalib (35 H), terbukti adanya Kitab Abu Rafi’, Kitab al-Sunan wa al-Ahkam wa al-Qadaya..

(2) Sejak abad I H, yakni  atas prakarsa seorang Gubernur Mesir ‘Abdul ‘Aziz bin Marwan yang memerintahkan kepada Kathir bin Murrah, seorang ulama Himsy untuk mengumpulkan hadis, yang kemudian disanggah Syuhudi Ismail dengan alasan bahwa perintah ‘Abdul ‘Aziz bin Marwan bukan merupakan perintah resmi, legal dan kedinasan terhadap ulama yang berada di luar wilayah kekuasaannya.

(3) Sejak awal abad II  H,   yakni masa Khalifah ke-5 Dinasti ‘ Abbasiyyah, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz yang memerintahkan kepada semua gubernur dan ulama di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadith- hadith Nabi. Kepada Ibnu Shihab al-Zuhri, beliau berkirim surat yang isinya:” Perhatikanlah hadis Rasulullah SAW., lalu tulislah. Karena aku mengkhawatirkan lenyapnya ilmu itu dan hilangnya para ahli” dan kepada Abu Bakar Muhammad ibn ‘Amr ibn Hazm, beliau menyatakan: “Tuliskan kepadaku hadis dari Rasulullah yang ada padamu dan hadith yang ada pada  ‘Amrah (Amrah binti Abdurrahman, w. 98 H), karena aku mengkhawatirkan ilmu itu akan hilang dan lenyap.”

Pendapat ketiga ini yang dianut Jumhur Ulama Hadis, dengan pertimbangan jabatan khalifah gaungnya lebih besar daripada seorang gubernur, khalifah memerintah kepada para gubernur dan ulama dengan perintah resmi dan legal serta adanya tindak lanjut yang  nyata dari para ulama masa itu untuk mewujudkannya dan kemudian menggandakan serta menyebarkan ke berbagai tempat.

Dengan demikian, penulisan hadith yang sudah ada dan marak tetapi belum selesai ditulis pada masa Nabi, baru diupayakan kodifikasinya secara serentak, resmi dan massal pada awal abad II H, yakni masa ‘Umar bin ‘Abdul’Aziz, meskipun bisa jadi inisiatif tersebut berasal dari ayahnya, Gubernur Mesir yang pernah mengisyaratkan hal yang sama sebelumnya.

Adapun siapa kodifikator hadis pertama, muncul  nama Ibnu Shihab al-Zuhri (w. 123 H), karena beliaulah yang pertama kali mengkompilasikan hadith dalam satu kitab dan menggandakannya  untuk diberikan ke berbagai wilayah, sebagaimana pernyataannya: ”Umar bin ‘Abdul ‘Aziz memerintahkan kepada kami menghimpun sunnah, lalu kami menulisnya menjadi beberapa buku.” Kemudian beliau mengirimkan satu buku kepada setiap wilayah yang berada dalam kekuasaannya. Demikian pandangan yang dirunut sebagian besar sejarawan dan ahli Hadith. Adapun ulama yang berpandangan Muhammad Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm yang mengkodifikasikan hadith pertama, ditolak oleh banyak pihak, karena tidak digandakannya hasil kodifikasi Ibn Amr ibn Hazm untuk disebarluaskan ke berbagai wilayah.

Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa kodifikator hadith sebelum adanya instruksi kodifikasi dari Khalifah Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz telah dilakukan, yakni oleh Khalid bin Ma’dan (w. 103 H). Rasyid Ridha (1282-1354 H) berpendapat seperti itu, berdasar periwayatan, Khalid telah menyusun kitab pada masa itu yang diberi kancing agar tidak terlepas lembaran-lembarannya. Namun pendapat ini ditolak ‘Ajjaj al-Khatib, karena penulisan tersebut bersifat individual,  dan hal tersebut telah dilakukan jauh sebelumnya oleh para sahabat.  Terbukti adanya naskah kompilasi hadis dari abad I H, yang sampai kepada kita, yakni al-Sahifah al-Sahihah.[7]

Diantara buku-buku yang muncul pada masa ini adalah:

1)                  Al-Muwaththa’ yang ditulis oleh Imam Malik

2)                  Al-Mushannaf oleh Abdul Razzaq bin Hammam Ash-Shan’ani

3)                  As-Sunnah ditulis oleh Abd bin Manshur

4)                  Al-Mushannaf dihimpun oleh Abu Bakar bin Syaybah, dan

5)                  Musnad Asy-Syafi’i.[8]
Teknik pembukuan hadith- hadith pada periode ini sebagaimana disebutkan pada nama-nama tersebut, yaitu al-mushannaf, al-muwaththa’, dan musnad. Arti istilah-istilah ini adalah:

a.             Al-Mushannaf dalam bahasa diartikan sesuatu yang tersusun. Dalam istilah yaitu teknik pembukuan hadits didasarkan pada klasifikasi hukum fiqh dan didalamnya mencantumkan hadith marfu’, mauquf, dan maqthu’.

b.            Al-Muwatththa’ dalam bahasa diartikan sesuatu yang dimudahkan. Dalam istilah Al-Muwaththa’ diartikan sama dengan Mushannaf.

c.             Musnad dalam bahasa tempat sandaran sedang dalam istilah adalah pembukuan hadith yang didaarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkan hadith tersebut

Tulisan-tulisan hadith pada masa awal sangat penting sebagai dokumentasi ilmiah dalam sejarah, sebagai bukti adanya penulisan hadith sejak zaman Rasululloh, sampai dengan pada masa pengkodifikasian resmi dari Umar bin abdul aziz, bahkan sampai pada masa sekarang.[9]

Aktifitas Ulama dalam kodifikasi hadith sejak Abad II H.

1. Kodifikasi Hadith Abad II H.

Pada abad kedua, para ulama dalam aktifitas kodifikasi hadith tidak melakukan penyaringan dan pemisahan, mereka tidak membukukan hadith- hadith saja, tetapi fatwa sahabat dan tabi’in juga dimasukkan ke dalam kitab- kitab mereka. Dengan kata lain, seleksi hadith pada abad kedua ini disamping memasukkan hadith- hadith nabi juga perkataan para sahabat dan para tabi’in juga dibukukan, sehingga dalam kitab- kitab itu terdapat hadith- hadith marfu’, hadith mawquf dan hadith maqthu’.[10]

 

2. Kodifikasi Hadith Abad III H.

Abad ketiga Hijriah ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi’in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasyiyah, yakni masa al- Ma’mun sampai al- Muktadir (sekitar tahun 201- 300 H). Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bias dipisahkan antara hadith marfu’, mawquf, dan maqthu’, hadith yang dhaif dari yang sahih ataupun hadith yang mawdhu’ masih tercampur dengan sahih. Pada saat ini pula mulai dibuat kaidah- kaidah dan syarat- syarat untuk menentukan apakah suatu hadith itu sahih atau dhaif. Para periwayat hadith pun tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya.[11]

 

3. Kodifikasi Hadith Abad IV- VII H.

Kalau abad pertama, kedua, dan ketiga, hadith berturut- turut mengalami masa periwayatan, penulisan, pembukuan, serta penyaringan dari fatwa- fatwa sahabat dan tabi’in, yang system pengumpulan hadith nya di dasarkan pada usaha pencarian sendiri untuk menemui sumber secara langsung kemudian menelitinya, maka pada abad keempat dan seterusnya digunakan metode yang berlainan. Demikian pula, ulama yang terlihat pada sebelum abad ke empat disebut ulama mutaqaddimun dan ulama yang terlibat dalam kodifikasi hadith pada abad keempat dan seterusnya disebut ulama mutaakhirin.

Pembukuan hadith pada periode ini lebih mengarah pada usaha mengembangkan variasi pen- tadwin- an terhadap kitab- kitab hadith yang sudah ada. Maka, setelah beberapa tahun dari kemunculan al kutub al- sittah, al- Muwaththa’ Imam Malik ibn Anas, dan al Musnad Ahmad ibn Hanbal, para ulama mengalihkan perhatian untuk menyusun kitab- kitab yang berbentuk jawami’, takhrij, athraf, syarah, dan mukhtashar, dan menyusun hadith untuk topik- topik tertentu.[12]

 

4. Kodifikasi Hadith Abad VII- sekarang.

Kodifikasi hadith yang dilakukan pada abad ketujuh dilakukan dengan cara menertibkan isi kitab- kitab hadith, menyaringnya, dan menyusun kitab- kitab takhrij, membuat kitab- kitab jami’ yang umum, kitab- kitab yang mengumpulkan hadith- hadith hukum, men takhrij hadith- hadith yang terdapat dalam beberapa kitab, men- takhrij hadith- hadith yang terkenal di masyarakat, menyusun kitab athraf, mengumpulkan hadith- hadith disertai dengan menerangkan derajatnya, mengumpulkan hadith- hadith dalam shahih al- Bukhari dan Shahih Muslim, men- tashih sejumlah hadith yang belum di tashih oleh ulama sebelumnya, mengumpulkan hadith- hadith tertentu sesuai topik, dan mengumpulkan hadith dalam jumlah tertentu.[13]

C. FAKTOR- FAKTOR PENDORONG KODIFIKASI HADITH

Ada tiga hal pokok yang melatar belakangi mengapa khalifah Umar bin Abd Aziz melakukan kodifikasi hadith:

1.      Beliau khawatir hilangnya hadith- hadith, dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Ini adalah faktor utama sebagaimana yang terlihat dalam naskah surat- surat yang dikirimkan kepada para ulama lainnya.

2.      Beliau khawatir akan tercampurnya antara hadith- hadith yang shahih dengan hadith- hadith palsu.

3.      Dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi’in antara satu dengan yang lainnya tidak sama jelas sangat memerlukan adanya kodifikasi ini.[14]

Dengan demikian faktor terpenting pendorong dilakukannya pengkodifikasian hadith adalah untuk menyelamatkan hadith- hadith nabi dari kepunahan dan pemalsuan.

 

D. PENENTU KEBIJAKAN KODIFIKASI DAN ULAMA YANG TERLIBAT DI DALAMNYA

Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi’in berbeda pendapat penulisan hadith dalam beberapa pendapat:

a.             Sebagian mereka membencinya, diantaranya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud serta Zaid bin Tsabit.

b.            Sebagian lain membolehkannya, diantaranya adalah Abdullah bin Ameer dan Anas, Umar bin Ibnu Abdul Aziz serta kebanyakan para sahabat.

c.             Kemudian mereka sepakat untuk membolehkannya, dan hilanglah perbedaan. Dan seandainya hadith tidak dibukukan dalam kitab- kitab niscaya akan sirnalah dalam masa akhir terutama dimasa kita sekarang.[15]

 

Sedangkan ulama yang terlibat di dalam kodifikasi hadith antara

lain :

1.            Khalifah Umar bin Abdul Aziz. (memerintah mulai tahun 99-101 H). Beliaulah yang memerintahkan adnya pembukuan hadith dengan alasan kuatir lenyapnya ajaran- ajaran nabi berhubung telah banyak ulama dan sahabat yang wafat. Karena itu beliau menginstruksikan kepada para gubernur dari semua daerah Islam supaya menghimpun dan menulis hadith- hadith nabi.[16]

2.            Abdul Malik bin Abdul Aziz (-150 H) di Makkah.

3.            Malik bin Anas (93-179 H) dan Muhammad bin Ishaq (-151 H) di Madinah.

4.            Muhammad ibnu Abdurrahman bin Dzi’ib (80-158 H) di Makkah.

5.            Rabi’ bin Sabih (-160 H), Sa’id bin ‘Arubah (-156 H) dan Hammad ibn Salamah (-167 H) di Basrah.

6.            Sufyan al-Thauri (97-161 H) di Kufah, Khalid ibn Jamil al-’Abd dan Ma’mar ibn Rashid  (95-153 H)  di Yaman.

7.            Abdurrahman bin ‘Amr al-Auza’i (88-157 H) di Sham.

8.            ’Abdullah ibn al-Mubarak (118-181 H)  di Khurasan.

9.            Hashim ibnu Bushair (104-183 H) di Wasit.

10.        Jarir ibn Abdul Hamid (110-188 H)  di Rayy.

11.        Abdullah ibn Wahb (125-197 H)  di Mesir.[17]

 

Proses kodifikasi pada masa ulama Ibnu Abdul Aziz

Untuk keperluan tadwin ini, sebagai khalifah Umarmemberikan instruksi kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hazm, seorang gubernur Madinah agar mengumpulkan dan menghimpun hadith- hadith yang ada pada Amrah binti Abd al- Rahman al- Anshari dan al- Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Instruksi untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan hadith juga disampaikan kepada Muhammad ibn Syihab al- Zuhri, seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam. Al- Zuhri menggalang agar para ulama hadith mengumpulkan hadith di masing- masing daerah mereka, dan ia berhasil menghimpun hadith dalam satu kitab sebelum khalifah meninggal dunia yang kemudian dikirimkan oleh khalifah ke berbagai daerah untuk bahan penghimpunan hadith selanjutnya.[18]

 

III. ANALISIS

 

Dari pemaparan tentang kodifikasi hadith diatas penulis sangat sependapat dengan usaha pengkodifikasian hadith yang di prakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan alasan- alasan kuat yang diajukan oleh Khalifah Umar penulis menganggap pelaksanaan kodifikasi sangat di perlukan untuk dilakukan. Selain untuk menjaga ajaran- ajaran Nabi Muhammad SAW, pengkodifikasian juga diperlukan untuk menghindari pemalsuan hadith Nabi.

Hal ini perlu dilakukan karena hadith merupakan salah satu pedoman umat Islam dalam menjalankan syari’ah. Peran hadith dinilai sangat penting karena kedudukannya sebagai penjelas ayat- ayat yang belum jelas. Banyak ayat- ayat al Qur’an yang memerintahkan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, akan tetapi tidak menjelaskan caranya. Misalnya sholat dan haji. Dan bagaimana cara pelaksanaan sholat dan haji dijelaskan dalam hadith nabi.

Dengan demikian pengkodifikasian hadith perlu mendapat apresiasi yang tinggi terhadap pelopor dan pelaksananya.

 

IV. KESIMPULAN

Rencana untuk mengumpulkan hadith- hadith nabi pertama dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun dengan berbagai pertimbangan rencana tersebut batal dilaksanakan. Alasan utamanya adalah karena waktu itu masih berlangsung pengumpulan al Qur’an.

Sedangkan kodifikasi secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar memerintahkan kepada para gubernur untuk mengumpulkan  dan melakukan pembukuan terhadap hadith.

Ulama yang terlibat di dalam kodifikasi hadith antara lain:

Khalifah Umar bin Abdul Aziz. (memerintah mulai tahun 99-101 H).

Abdul Malik bin Abdul Aziz (-150 H) di Makkah. Malik bin Anas (93-179 H) dan Muhammad bin Ishaq (-151 H) di Madinah. Muhammad bin Abdurrahman bin Dzi’ib (80-158 H) di Makkah. Rabi’ bin Sabih (-160 H), Sa’id bin ‘Arubah (-156 H) dan Hammad ibn Salamah (-167 H) di Basrah. Sufyan al-Thauri (97-161 H) di Kufah, Khalid ibn Jamil al-’Abd dan Ma’mar ibn Rashid  (95-153 H)  di Yaman. Abdurrahman bin ‘Amr al-Auza’i (88-157 H) di Sham.Abdullah ibn al-Mubarak (118-181 H)  di Khurasan. Hashim ibnu Bushair (104-183 H) di Wasit. Jarir ibn Abdul Hamid (110-188 H)  di Rayy. Abdullah ibn Wahb (125-197 H)  di Mesir.

---